Jumat, 23 Juli 2010 22:04 WIB
Penulis : Nurulia Juwita Sari
JAKARTA--MI: Kerjasama antara militer AS dengan TNI menuai kekecewaan dari para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Kerjasama antardua negara itu dinilai belum tepat, karena masih banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum dituntaskan. Penilaian tersebut mengemuka dalam pernyataan sikap bersama yang dicetuskan para pegiat HAM, di Jakarta, Jumat (23/7).
Penulis : Nurulia Juwita Sari
JAKARTA--MI: Kerjasama antara militer AS dengan TNI menuai kekecewaan dari para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Kerjasama antardua negara itu dinilai belum tepat, karena masih banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum dituntaskan. Penilaian tersebut mengemuka dalam pernyataan sikap bersama yang dicetuskan para pegiat HAM, di Jakarta, Jumat (23/7).
Mugianto, aktivis HAM yang juga pernah menjadi korban penculikan di masa Orde Baru menilai, Menteri Pertahanan AS Robert Gates terlalu gegabah menyatakan jalinan kerjasama dengan militer Indonesia dilakukan, karena sudah ada pemulihan dalam reformasi TNI dan penegakkan HAM. "Kami yang menjadi korban, menjadi saksi hidup atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Akuntabilitas yang mana?, jika masalah pelanggaran HAM belum mendapat penyelesaian," ujar Mugi.
Aktivis Komisi untuk Korban Hilang dan Tindak Kekerasann (KontraS) Yati Andriani menegaskan, para pegiat HAM menolak kerjasama tersebut. Karena pemulihan kerjasama tidak seharusnya dilakukan, selagi kasus-kasus pelanggaran HAM hanya dibiarkan terendap tanpa penyelesaian tuntas.
Sementara aktivis KontraS lainnya, Junaedi mempertanyakan motif dari pemulihan kerjasama antarIndonesia-AS itu. "Ada apa di balik kerjasama ini? Karena persoalan HAM seharusnya menjadi rangkaian yang dikedepankan, bukan politik," tuturnya seraya menambahkan, bantuan militer seharusnya difokuskan kepada Anngkatan Laut dan Angkatan Udara, bukan Kopassus. (NJ/OL-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar