Jumat, 23 Juli 2010 12:01 WIB
KOMPAS.com/ KRISTIANTO PURNOMO
WASHINGTON, KOMPAS.com — Seorang senator senior Amerika Serikat (AS), Kamis (22/7/2010), menyesalkan pemulihan hubungan dengan Kopassus dan mengatakan satuan itu harus memecat petugas yang terlibat kekerasan sebelum bekerja sama lebih mendalam. Senator Patrick Leahy dari Vermont, penggagas hukum yang melarang dukungan AS kepada militer asing yang melanggar hak asasi manusia, mengatakan, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) militer Indonesia tetap tanpa penyesalan, secara umum belum mereformasi, dan tidak akuntabel. "Saya sangat menyesal bahwa sebelum menempuh jalan untuk memulai hubungan kembali, AS tidak menerima dan Kopassus tidak melakukan reformasi sepantasnya yang kami harapkan," kata Leahy, anggota Partai Demokrat yang mengusung Presiden AS Barack Obama.
KOMPAS.com/ KRISTIANTO PURNOMO
WASHINGTON, KOMPAS.com — Seorang senator senior Amerika Serikat (AS), Kamis (22/7/2010), menyesalkan pemulihan hubungan dengan Kopassus dan mengatakan satuan itu harus memecat petugas yang terlibat kekerasan sebelum bekerja sama lebih mendalam. Senator Patrick Leahy dari Vermont, penggagas hukum yang melarang dukungan AS kepada militer asing yang melanggar hak asasi manusia, mengatakan, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) militer Indonesia tetap tanpa penyesalan, secara umum belum mereformasi, dan tidak akuntabel. "Saya sangat menyesal bahwa sebelum menempuh jalan untuk memulai hubungan kembali, AS tidak menerima dan Kopassus tidak melakukan reformasi sepantasnya yang kami harapkan," kata Leahy, anggota Partai Demokrat yang mengusung Presiden AS Barack Obama.
Menteri Pertahanan AS Robert Gates berkunjung ke Jakarta, Kamis, dan mengumumkan bahwa AS akan meneruskan kerja sama dengan Kopassus, pasukan elite yang terlibat operasi besar di Indonesia pada masa lalu. Pemerintah Obama mencari cara untuk membangun hubungan dengan Indonesia, negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, yang telah berubah dalam tempo satu dekade menjadi negara demokrasi dipimpin sipil. Namun, Gates mengatakan, hubungan dengan Kopassus akan terbatas pada tahap awal dan AS hanya akan mengembangkan kerja sama apabila unit Kopassus, dan keseluruhan militer Indonesia, melakukan reformasi.
Leahy, yang mengetuai Subkomite Kepatutan Senat yang berwenang untuk pendanaan kegiatan luar negeri, lega bahwa Gates tidak mengumumkan kerja sama penuh. "Melihat perkembangan dalam kerja sama bersyarat ini lebih bijak daripada langsung terjun sepenuhnya," tuturnya. "AS dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama dan saya mencari cara ke depan yang konsisten dengan kepentingan dan nilai kita. Saya harap itu bisa terjadi," katanya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Philip Crowley, mengatakan bahwa Pemerintah AS telah mendiskusikan keputusan mengenai Kopassus dengan legislatif AS dan menjelaskan bahwa Indonesia telah mendapat kemajuan dalam hal hak asasi manusia. "Dengan itu, kami akan membuka mata. Kopassus memiliki masa lalu yang kelam. Kami mengetahuinya. Kami akan mendorong Indonesia untuk tetap pada komitmennya," papar Crowley.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar