Jumat, 12 Februari 2010 23:47 WIB
Penulis : Dinny Mutiah
JAKARTA-MI: Ancaman disintegrasi bangsa dari luar secara fisik tak lagi terlihat nyata. Meski demikian, TNI tetap menghadirkan ancaman disintegrasi bangsa tersebut untuk menyiagakan pasukan. Hal ini disampaikan oleh Wakil KSAL Laksamana Madya Soeparno kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/2). "Dari segi TNI, kita harus tetap waspada. Untuk ancaman fisik kita tetap prediksikan yang terburuk. Harus tetap dianggap ada ancaman. Kalau kita sebagai tentara menganggap tidak ada ancaman, kesiapan kita kurang," ujar Soeparno.
Penulis : Dinny Mutiah
JAKARTA-MI: Ancaman disintegrasi bangsa dari luar secara fisik tak lagi terlihat nyata. Meski demikian, TNI tetap menghadirkan ancaman disintegrasi bangsa tersebut untuk menyiagakan pasukan. Hal ini disampaikan oleh Wakil KSAL Laksamana Madya Soeparno kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/2). "Dari segi TNI, kita harus tetap waspada. Untuk ancaman fisik kita tetap prediksikan yang terburuk. Harus tetap dianggap ada ancaman. Kalau kita sebagai tentara menganggap tidak ada ancaman, kesiapan kita kurang," ujar Soeparno.
Pendapat ini mengomentari pendapat Ketua MK Mahfud MD yang menyatakan ancaman disintegrasi fisik dari luar semakin melemah pada saat sekarang. Ancaman disintegrasi lebih banyak ditimbulkan dari dalam. Itu, kata dia, disebabkan oleh dua tantangan, yakni kemerosotam pemahaman paham kebangsaan dan meluasnya sikap lokalisasi atau etnosentris. "Sekarang ini, konsep nasionalisme kita sudah berubah. Waktu bangsa ini mulai tercipta yang ada adalah menolak penjajahan, sikap patriotik meluas. Sekarang basis nasionalisme berubah menjadi keadilan dan penegakan hukum. Ancaman disintegrasi fisik dari luar tidak ada dan bisa dideteksi. Kalau adapun, kecil dan sembunyi-sembunyi," urainya. Ia menekankan kunci untuk pengikat di masa depan bukanlah musuh dari luar, tetapi musuh dari dalam. Keadilan yang diterapkan pejabat penegak hukum akan menentukan apakah bangsa ini bertahan atau hancur.
"Pejabat hukum bisa adil atau tidak, kalau tidak tinggal tunggu kehancuran. Yang paling penting arah kebijakan dari pemerintah adalah pada prinsip keadilan. Keadilan itu yang penting orang tidak curang, ga usah konsep yang canggih-canggih. Orang yang kecil bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang yang besar," tandasnya. (DM/OL-7)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar