INILAH.COM, Jakarta -Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengungkapkan pelaku tindak kekerasan terhadap warga Papua oleh dua orang berseragam TNI sudah dijadikan tersangka. Mereka berjumlah lima orang.
Tindakan kekerasan itu terlihat dari rekaman video yang tersebar luas di internet. "Soal video, hari ini penyerahan berkas perkara kepada oditur militer. Ada lima tersangka," kata Agus Suhartono sesaat sebelum sidang paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/11/2010).
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kantor Presiden mengatakan warga yang dianiayai itu diduga terkait gerakan separatisme Papua. Kasus ini bagaimanapun harus diselesaikan secara hukum. "Kita harus melakukan langkah semestinya, bukan ditekan tapi karena harus," kata Presiden.
Presiden mengaku telah mengeluarkan instruksi kepada pejabat terkait termasuk panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Presiden berharap ketika menjalankan instruksi agar semuanya transparan dan akuntable dan mesti dilakukan percepatan, jangan business as usual (bertindak seperti biasa).
Sebelumnya, dunia internasional ramai membicarakan hal tersebut. Warga Australia misalnya mendesak Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk menekan Indonesia soal tindakan kekerasan itu. Namun, menurut Presiden, tidak ada tekanan dari luar yang bisa menggerakan hukum di Indonesia. "Tidak boleh ada tekanan dari manapun." [TJ]
Tindakan kekerasan itu terlihat dari rekaman video yang tersebar luas di internet. "Soal video, hari ini penyerahan berkas perkara kepada oditur militer. Ada lima tersangka," kata Agus Suhartono sesaat sebelum sidang paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/11/2010).
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kantor Presiden mengatakan warga yang dianiayai itu diduga terkait gerakan separatisme Papua. Kasus ini bagaimanapun harus diselesaikan secara hukum. "Kita harus melakukan langkah semestinya, bukan ditekan tapi karena harus," kata Presiden.
Presiden mengaku telah mengeluarkan instruksi kepada pejabat terkait termasuk panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Presiden berharap ketika menjalankan instruksi agar semuanya transparan dan akuntable dan mesti dilakukan percepatan, jangan business as usual (bertindak seperti biasa).
Sebelumnya, dunia internasional ramai membicarakan hal tersebut. Warga Australia misalnya mendesak Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk menekan Indonesia soal tindakan kekerasan itu. Namun, menurut Presiden, tidak ada tekanan dari luar yang bisa menggerakan hukum di Indonesia. "Tidak boleh ada tekanan dari manapun." [TJ]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar