Senin, 01 November 2010 21:01 WIB 2 Komentar Penulis : Dinny Mutiah
JAKARTA--MICOM: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar militer memegang komando penanganan bencana alam. Konsekuensinya adalah penambahan anggaran alutsista untuk TNI.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI dari FPKS Anis Matta kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/11).
"Penyelesaian untuk bencana itu kita ada BNPB, ada PMI. Ada bencana relatif tinggi dan unpredictable sebaiknya itu diserahkan semuanya pada militer. Yang sipil juga tergantung pada sipil," ujarnya.
Peningkatan anggaran TNI akan lebih diperhatikan, sahut dia, jika misi kemanusiaan ditingkatkan. Ia menampik jika hal itu menunjukkan kelemahan penanganan bencana oleh sipil. Penanganan bencana oleh militer diharapkan bisa dilakukan lebih cepat.
"Lebih kepada ketergantungan sarana secara umum. Tadi, ide ini disampaikan rapat informal kepada menkeu. Penambahan anggaran militer untuk menambah sarana dikaitkan dengan misi kemanusiaan," sahutnya.
Ia juga mengusulkan adanya barak permanen untuk daerah yang sering tertimpa bencana. Hal ini didapat berdasarkan diskusi antara Presiden PKS Luthfi Hassan dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.
"Kita berorientasi pada solusi yang permanen. Itu harus ada barak. Bencana itu selalu akan ada, terlalu besar tidak, terlalu kecil tidak. Saya perhitungkan sepuluh hingga dua puluh ribu. Mereka bisa tahu langsung ketika bencana itu datang," tandasnya. (OL-3)
JAKARTA--MICOM: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar militer memegang komando penanganan bencana alam. Konsekuensinya adalah penambahan anggaran alutsista untuk TNI.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI dari FPKS Anis Matta kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/11).
"Penyelesaian untuk bencana itu kita ada BNPB, ada PMI. Ada bencana relatif tinggi dan unpredictable sebaiknya itu diserahkan semuanya pada militer. Yang sipil juga tergantung pada sipil," ujarnya.
Peningkatan anggaran TNI akan lebih diperhatikan, sahut dia, jika misi kemanusiaan ditingkatkan. Ia menampik jika hal itu menunjukkan kelemahan penanganan bencana oleh sipil. Penanganan bencana oleh militer diharapkan bisa dilakukan lebih cepat.
"Lebih kepada ketergantungan sarana secara umum. Tadi, ide ini disampaikan rapat informal kepada menkeu. Penambahan anggaran militer untuk menambah sarana dikaitkan dengan misi kemanusiaan," sahutnya.
Ia juga mengusulkan adanya barak permanen untuk daerah yang sering tertimpa bencana. Hal ini didapat berdasarkan diskusi antara Presiden PKS Luthfi Hassan dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.
"Kita berorientasi pada solusi yang permanen. Itu harus ada barak. Bencana itu selalu akan ada, terlalu besar tidak, terlalu kecil tidak. Saya perhitungkan sepuluh hingga dua puluh ribu. Mereka bisa tahu langsung ketika bencana itu datang," tandasnya. (OL-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar