DPR Miris Lihat 70 % Alutsista TNI Uzur

02/02/2010 - 01:08
INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, merasa prihatin atas kondisi alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI. Karena sekitar 70 persen sudah tua. "Berdasarkan data yang dirilis oleh pihak Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 70 persen alutsista kita berada dalam kondisi yang sudah tua, atau minimal berusia 20 tahun," katanya di Jakarta, Senin (1/2).

Fayakhun mengatakan itu menanggapi pernyataan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang akan menyusun rencana induk industri pertahanan. "Alutsista yang tersisa kini berada dalam kondisi kesiapan 40 hingga 70 persen dari kebutuhan ideal," tuturnya.

Karena itu, menurut dia, pilihan untuk mempertahankan alutsista tersebut sebaiknya berdasarkan kajian yang mendalam. Yakni dengan melibatkan seluruh pihak terkait industri pertahanan. "Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kajian komprehensif terkait dengan pilihan mutu dan kualitas produksi dalam negeri, juga perlu dipertimbangkan serius," imbuhnya.
Sebab, lanjut Fayakhun, di tengah upaya pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri, mutu, kualitas dan harga yang lebih mahal bisa menjadi persoalan tersendiri. "Atas dasar itulah, maka hal ketiga yang harus diperhatikan, ialah, 'master plan' (rencana induk) pertahanan kita harus memiliki perhatian untuk memberi solusi yang tepat, demi memperkuat industri pertahanan nasional," terangnya.

Dalam kaitan ini, menurutnya, optimalisasi industri hulu menjadi salah satu aspek penting dalam rencana induk tersebut. "Sebab, optimalisasi turut mendukung ketersediaan bahan baku dalam negeri dan secara bertahap melepas ketergantungan terhadap produk impor," ungkapnya.

Hal keempat, demikian anggota parlemen yang kini tengah menuntaskan studi ilmu politik pada Program Doktor Universitas Indonesia (UI) ini ialah, rencana induk harus dikaji secara lebih terbuka. "Juga harus bertujuan mewujudkan kemandirian industri pertahanan di Indonesia, khususnya menyuplai kebutuhan internal TNI, termasuk merebut pasar regional dan luar negeri lainnya," katanya.

Dari sisi politik, lanjut Fayakhun, hal ini bisa menumbuhkan kepercayaan pada produk Indonesia, dan mendukung pertumbuhan ekonomi sosial dalam negeri. "Hal kelima yang dapat saya kemukakan, adalah, 'master plan' industri pertahanan juga terkait dengan persoalan kebijakan pengadaan," ujarnya.

"Satu hal lagi yang patut mendapat perhatian serius, ialah, sinergi antarindustri strategis pertahanan perlu dimaksimalkan demi mewujudkan kebersamaan tujuan, memperkuat alutsista dan sistem pertahanan nasional, guna menjadi Indonesia negara tangguh di kawasan ini," tandas Fayakhun.