Senin, 15 Februari 2010

Komisi I DPR Kritik Kinerja Kemenhan

Jakarta (bali Post).
Juru bicara Fraksi Partai golkar di Komisi I DPR-RI, Fayakhun Andriadi, atas nama rekan-rekannya mengkritik kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang hingga kini belum menyelesaikan master plan (Renvana Induk) Pertahanan Nasional.

Kami sulit menyatakan kinerja baik, bila mster plannya saja tidak tuntas. Buktinya hingga sekarang sudah lewat 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II master plannya belum disampaikan ke Komisi, ujarnya di Jaarta, Minggu (14/2) kemarin.

Dalam kondisi seperti itu, menurutnya apa yang dilakukan Kementrian Pertahanan (Kemenhan) pimpinan Menteri Purnomo Yusgiantoro bisa tidak terencana, karena tak memiliki skala priritas.

Padahal pada masa persidangan pertama DPR RI Periode ini Blue Print (cetak biru) pertahanan dimasukkan dalam program 100 hari kerja mereka dan akan disampakan kepada Komisi I DPR RI, ungkapnya.

Sekarang demikian Fayakun Adriadi, seratus harinya sudah lewat, master plannya belum jadi juga. Saya belum terima padahal janjinya Desember tahun lalu sudah harus diserahkan ke Komisi I DPR, ujarnya lagi.

Politisi muda Partai Golkar yang sedang menuntaskan studi Doktor ilmu politiknya di Universitas Indonesia (UI) ini kemudian menyoroti cara Kemenhan yang terkesan tebang pilih dalam memebrikan informasi kepada Komisi Informasi, pertahanan dan luar negeri DPR tersebut. Tak jarang Kemenhan hanya memberikan informasi kepada segelintir orang di Dewan. Kan lucu, kiita baru tahu tentang rencana Kemenhan dari media massa. Tahu-tahu mau belitukano. Ketika ditanya, mereka mengaku sudah menyampaikan informasinya kepada Komis I. Maksudnya Komosi I yang mana, tanyanya dalam nada tinggi.

Sikap ii menurutnya, merupakan perilaku tidak baik dan bisa mengganggu kemitraan yang sudah bagus sejak periode sebelumnya ketika Komisi I DPR RI dipipin oleh Politisi senior Partai Golgar Theo L Sambuaga. Saya melihat sekarang paradikma Kemenhan masih kembali ke gaya lama dan belum berubah. Padahal anggota Dewan sekarang sudah berubah. Yang jadi anggota khan yang suara terbayak dan bukan ditentukan oleh partai politik, katanya mengingatkan.

Gaya-gaya Kemenhan ini, demikian mantan pimpinan Badan Informasi dan Komunikasi (BIK) DPP Partai Golkar ini tak ubahnya dengan cara Orde Baru (Orba), dengan memberikan informasi kepada pihak –pihak tertentu saja. Bisa saja informasinya hanya tiba di tingkat pimpinan Komisi. Mereka (Kemenhan) mengira kalau Pimpinan Komisi atau Banggarnya sudah di beri tahu yang lain pasti nurut. Ini tidak benar, perlu di perbaiki dan diluruskan. Jadi jangan tebang pilihlah, tegas Fayakun Adri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog