Kamis, 11 February 2010 13:43 WIB
Jakarta, (tvOne) Pemerintah RI dan PBB hingga kini belum menyepakati biaya lintas laut untuk Satuan Tugas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (Maritime Task Forcxe/MTF) UNIFIL.
Jakarta, (tvOne) Pemerintah RI dan PBB hingga kini belum menyepakati biaya lintas laut untuk Satuan Tugas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (Maritime Task Forcxe/MTF) UNIFIL.
Juru bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/2) mengatakan, kedua pihak masih bernegosiasi tentang kemungkinan adanya biaya lintas laut bagi Satgas Maritim Indonesia untuk melanjutkan misinya di Lebanon Selatan. "Belum. Kami masih negosiasi," katanya, sesaat sebelum menghadiri laporan kenaikan pangkat sejumlah perwira tinggi TNI di Mabes TNI Cilangkap.Iskandar mengatakan, PBB telah meminta Indonesia untuk kembali mengirimkan Satgas Maritimnya dalam misi perdamaian di wilayah perairan Lebanon Selatan. Indonesia pada 2009 pernah mengirimkan Satgas Maritimnya yakni KRI Diponegoro-365 dengan nama Kontingen Garuda XXVIII-A.
Pengiriman ini bersama enam negara lain bergabung dalam Satgas Maritim UNIFIL. Namun, PBB tidak memberikan biaya lintas laut untuk mengganti biaya perjalanan dari Indonesia-Lebanon dan sebaliknya. "Jika negara lain kan jaraknya relatif dekat dengan Lebanon, sehari dua sampai. Tidak perlu biaya lintas laut. Nah kalau dari Indonesia bisa mencapai sebulan perjalanan. Ini kan memerlukan biaya yang tidak sedikit," tutur Iskandar.Untuk kelanjutan keikutsertaan Indonesia dalam Satgas Maritim UNIFIL, TNI Angkatan Laut telah menyiapkan KRI Frans Kasiepo yang baru saja dikukuhkan sebagai Kapal Perang Republik Indonesia pada 9 Februari 2010. "Meski belum ada kesepakatan tentang biaya lintas laut, kita sudah persiapkan semuanya. Sehingga ketika tim inspeksi PBB datang, kami sudah siap," kata Iskandar. (Ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar