Prajurit TNI Wajib Ikut KB

Rabu, 10 Februari 2010 - 17:14 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Semboyan “Banyak Anak Banyak Rejeki” tidak berlaku di lingkungan TNI. Seluruh Prajurit TNI dan keluarganya wajib ikut program KB. Sejak adanya program KB, TNI sudah mendukungnya.

Demikian kutipan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang terpampang pada poster di dekat tangga menuju Auditorium BKKBN Pusat, Jl. Permata No.1, Halim PK Jakarta Timur, tempat berlangsungnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kerjasama dari TNI dan BKKBN KB Kes TA. 2010 pada hari Rabu (10/02/2010).

Rakornas yang berlangsung selama satu hari ini dihadiri oleh 156 peserta, terdiri dari unsur TNI sejumlah 70 orang yang merupakan para pejabat Komandan Korem dan Asisten Teritorial jajaran Kodam serta pejabat TNI lainnya dari matra laut dan udara, kemudian dari unsur BKKBN 68 orang dan tambahan 18 orang sebagai peninjau dari Balakpus Kesehatan TNI. Tema yang diusung dalam Rakornas kali ini yaitu “Melalui Rakornas Kerjasama TNI dan BKKBN Tahun 2010, Kita Optimalkan Revitalisasi Program KB Nasional”.

Mengawali Rakornas, Kepala BKKBN Pusat DR. dr. Sugiri Syarief MPA menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Panglima TNI beserta seluruh jajarannya karena kegiatan Bakti Sosial (Baksos) TNI KB Kes selama ini telah berhasil secara kasat mata menginspirasi masyarakat untuk menggairahkan kembali program KB yang beberapa waktu lalu mengalami masa suram.

Lebih lanjut, berdasarkan pengamatan DR. dr. Sugiri Syarief MPA, tingginya komitmen TNI terhadap program KB terutama didorong oleh kekuatiran terhadap pertambahan jumlah penduduk yang besar namun tidak dibarengi dengan kualitas akan dapat berpotensi menjadi ancaman, baik bagi ancaman keamanan dalam negeri maupun pertahanan negara.
Sementara dalam paparan evaluasinya, Aster Panglima TNI, Mayjen TNI Suprapto, menyampaikan kegiatan Baksos TNI KB Kes sepanjang 2009 secara kuantitatif telah mencapai target yang ditetapkan.

Pada kesempatan yang sama, Aster juga menyampaikan saran dan masukan kepada BKKBN dan instansi terkait guna perbaikan dan peningkatan kegiatan Baksos pada tahun 2010. Aster berharap agar Kepala BKKBN tingkat provinsi perlu secara terus menerus berkoordinasi, baik dengan pejabat TNI maupun pejabat pemda setempat mengingat di era otonomi daerah, peran Pemda sangat dominan dalam meningkatkan program KB, terutama di Kabupaten/ Kota dimana otoritas penyelenggaraan kegiatan tersebut berada di tangan pejabat bupati/ walikota.

“Dalam persepektif TNI, Bakti Sosial KB Kes didedikasikan untuk memberdayakan dan mewujudkan ketahanan wilayah dalam rangka menciptakan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh,” pungkas jenderal berbintang dua itu. Rakornas ini merupakan event yang pertama kali diselenggarakan menyusul kesepakatan bersama yang ditandatangani antara Panglima TNI dengan Kepala BKKBN pada 12 Februari tahun lalu.

Rencananya, Rakornas akan digelar setiap tahun sampai dengan berakhirnya masa berlaku kerjasama tersebut sampai dengan tahun 2014 dengan tujuan untuk mewujudkan komitmen, kebijakan dan strategi, koordinasi dan kemitraan antara TNI dan BKKBN untuk memenuhi sasaran rencana kerja pemerintah. (puspen/syamsir)