Kodam VII Kelola Aset Bernilai Ratusan Miliar

RABU, 14 JULI 2010 01:40 WITA
SILATURAHMI. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin (kiri) menyapa kru Redaksi Fajar saat berkunjung ke redaksi. Sjafrie didampingi para Pangkotama daerah ini dan sejumlah staf Kementerian Pertahanan, diterima Direktur Utama PT Media Fajar Syamsu Nur dan Wakil Pemimpin Redaksi Muhammad Yusuf AR. (FOTO IRFAN/FAJAR)

MAKASSAR -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) terus menata bisnis yang dikelola TNI. Selasa, 13 Juli Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI (PAB), Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsuddin turun melakukan peninjauan di wilayah Kodam VII Wirabuana. Sjafrie datang bersama Sekretaris Menteri BUMN Said Didu yang juga Ketua Timnas PAB TNI, Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan, Mayor Jenderal TNI Suryadi, dan Juru Bicara Timnas PAB, Silmi Karim.

Sebelum ke Makassar, Timnas PAB TNI telah melakukan sosialisasi ke wilayah Kodam III Siliwangi, Kodam IV Diponegoro, Kodam V Brawijaya, Kodam II Iskandar Muda, Kodam I Bukit Barisan, dan Kodam VII Wirabuana. Hingga saat ini, Timnas PAB TNI telah menginventarisasi sekira 1.321 koperasi dan 23 yayasan di lingkungan TNI. Dari jumlah itu, pemanfaatan BMN sebanyak 1.618 pemanfaatan tanah, 3.470 bidang tanah bangunan, dan 6.699 pemanfaatan gedung bangunan. "Sejauh ini, kami telah menata enam yayasan, empat pusat koperasi, dan 296 primer koperasi. Seluruh kegiatan peninjauan dan sosialisasi ke lapangan ini, kami rencanakan berakhir Agustus 2010," terang Sjafrie, saat konferensi pers di ruang tamu Pangdam VII Wirabuana, Selasa 13 Juli.

Dari hasil penataan selama ini, aku kelahiran Makassar, 30 Oktober 1952 ini, sudah Rp 3,2 triliun yang masuk ke kas negara dan merupakan aset milik TNI. Menurutnya, semua koperasi dan yayasan yang dikelola semua jajaran Kodam ditata lebih mendetail, dan tidak boleh lagi ada yang bertransaksi di luar wilayah Kodam.

"Kita ubah perilaku berkoperasi atau yayasan. Kalau dulu boleh merangkap sebagai developer, maka sekarang tidak boleh lagi. Struktur telah berubah karena ini semua merupakan bagian dari reformasi TNI," tegasnya. Sekaitan penataan koperasi dan yayasan, kata Sjafrie, untuk yang berstatus milik pribadi anggota TNI akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sementara yang meminjam aset negara, akan dikembalikan ke negara untuk selanjutnya diambil alih Kemhan.

Mengenai anggaran untuk peningkatan kesejahteraan prajurit TNI di seluruh Indonesia, Sjafrie menyatakan setiap tahun pemerintah berupaya meningkatkan taraf hidup prajurit. Jika tahun ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 42 triliun, maka tahun depan ditargetkan ada kenaikan Rp 10 triliun. "Tentunya pemerintah terus berupaya mensejahterakan prajurit TNI," katanya. Sekretaris Menteri BUMN, Said Ddidu menambahkan, sebenarnya tidak pernah ada bisnis TNI. Tetapi, yang ada selama ini memakai TNI untuk berbisnis. Pengecekan yang dilakukan Timnas PAB TNI, kata dia, untuk mendata apakah ada yang menyimpang dari aturan atau tidak sama sekali.

"Kita hanya datang mengecek saja. Khusus wilayah Kodam VII Wirabuana, sudah tiga tahun kami cek semua koperasi dan yayasan sudah sesuai aturan. Tidak ada yang masuk kategori bisnis TNI. Kalau dulu memang ada koperasi dan yayasan menyatu dengan TNI, sekarang sudah dipisahkan," jelasnya. Said Didu menambahkan, jika ada kegiatan usaha yang menggunakan aset negara ditata dan diambil alih Kemhan. Hasil peninjauan tersebut, katanya, akan dimanfaatkan melakukan pengecekan akhir serta pembuatan laporan yang akan diserahkan kepada pengarah Timnas PAB TNI, dalam hal ini Menteri Pertahanan.

Data yang diperoleh, untuk wilayah Kodam VII Wirabuana, terdapat sejumlah aset bernilai ratusan miliar rupiah yang dikelola yayasan TNI. Aset dimaksud di antaranya adalah Balai Prajurit M Jusuf, Kolam Renang Tirta Lontara, lapangan golf, ruang fitnes, Balai Manunggal Mini, dan Lapangan Hasanuddin.

Ke Redaksi Fajar
Selain di Kodam, Sjafrie dan rombongan juga bersilaturahmi ke redaksi Fajar. Sjafrie didampingi Dir PKBN Laksma TNI Setyo Hernowo, Karo Humas Brigjen TNI I Wayan Midhio, staf ahli Menhan Bid Iiologi dan Politik Prof Dr Agus Broto Susilo, dan Karo Hukum Fachruddien. Hadir pula Pangdam VII Wirabuana, Brigjen TNI Amril Amir, Dan Lantamal VI Brigjen TNI (MAR) Chaidir Patonnori, dan Pangkosekhanudnas II Marsekal Pertama TNI Abdul Muis. Di Fajar, mereka diterima langsung Dirut PT Media Fajar, H Syamsu Nur didampingi Wapemred Harian Fajar, Muhammad Yusuf AR dan Redaktur Pelaksana Uslimin.

Di redaksi, Sjafrie menyebut media massa sebagai salah satu benteng pertahanan. Menurutnya, dalam suatu negara ada tiga pilar yang harus berkembang. Yaitu politik, ekonomi, dan bidang pertahanan. Tapi tiga pilar ini tidak bisa berkembang maksimal tanpa dukungan dari media. "Harus ada support dari media. Sebab media itu merupakan salah satu benteng pertahanan," tutur Sjafrie.

Menurut Sjafrie, di era globalisasi saat ini, TNI terus membutuhkan dukungan penuh dari media massa. Sehingga jiwa nasionalisme setiap warga negara terus meningkat. Dengan begitu, pemerintah akan semakin mudah mengatur strategi pertahanan yang baik. "Media harus memiliki sikap bela negara. Sebab bela negara itu adalah kewajiban setiap warga negara dari profesi manapun," tuturnya.

Karena itu, dia berharap media di Indonesia lebih mawas diri terhadap perkembangan media global. Media di Indonesia, kata dia, harus mampu bersaing dengan media luar. Untuk mencapai hal itu, lanjut Sjafrie, sumber daya manusia setiap insan pers harus terus ditingkatkan. Dirut PT Media Fajar, Syamsu Nur sangat sepakat dengan arahan dari Wamenhan Sjafrie Syamsuddin. "Pada dasarnya Fajar selalu pro dengan upaya bela negera. Bahkan selama ini kita sudah melakukan kerja sama dengan TNI/Polri dalam berbagai hal. Di antaranya program bedah kampung," tuturnya. (him-ram)