NOMINAL REMUNERASI TNI PERLU DITINGKATKAN

Jakarta, 12/7/2010 (Kominfo-Newsroom) Pemerintah perlu meningkatkan nominal remunerasi TNI seperti tunjangan lauk pauk Rp40.000, karena dengan nominal seperti itu maka TNI hanya mendapatkan 2.700 kalori/orang/hari, sedangkan kebutuhan minimal 3.500/orang/hari.

“Untuk mendapatkan kalori 3.500 tersebut, tunjangan lauk pauk harus Rp55.000/hari. Sebenarnya dalam APBN-P 2010 sudah memungkinkan tunjangan lauk-pauk Rp55.000/hari, bahkan kami pernah mengusulkan Rp70.000/hari/orang,” kata Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya, sebelum rapat paripurna DPR RI di DPR RI,Jakarta, Senin (12/7).

Belum lagi tunjangan terhadap pasukan Khusus seperti Marinir yang memiliki resiko tugas sangat tinggi. Tunjangan bahaya yang diberikan kepada mereka hanya Rp300.000/bulan dengan resiko mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan bangsa dan negara ini.

“Untuk itu, kami di Komisi I DPR RI dalam usulan kenaikan pagu Anggaran TNI 2011, masalah uang kesejahteraan bagi TNI harus lebih diprioritaskan,” katanya. Jadi TNI tidak perlu memberikan remunerasi baru, tapi cukup menaikkan nominal dari remunerasi yang telah ada dan itu merupakan insentif bagi TNI.

Bagaimana meningkatkan TNI yang tangguh kalau kondisi alutsista yang kurang memadai, ditambah kondisi kesejahteraan anggota TNI yang begitu memprihatinkan. Kalau ini tidak perbaikan, akan merupakan pelemahan terhadap TNI. Tantowi Yahya mengatakan, kalau kondisi alutsista belum bisa dikejar, melihat kondisi keuangan yang masih lemah, bahkan belum mampu menyediakan kebutuhan minimal esensial, seharusnya jangan diperlemah dengan kondisi anggota TNI nya.

Bila harus memilih mana yang utama, pengadaan alutsista atau kesejahteraan TNI, menurutnya, melihat kondisi keuangan negara seperti saat ini, lebih baik prioritas pada kesejahteraan anggota TNI. Karena membangun ketahanan negara, harus memulai dari orangnya, baru selanjutnya dari peralatannya. Masalah peralatan TNI, sebenarnya bisa terpenuhi dari Badan Usaha Industrasi Strategis (BUNIS) senjata dalam negeri seperti dari PT Pindad.

“Dalam tinjauan kami, di pasukan perdamaian di Libanon, disana prajurit Indonesia berkal-kail menjadi juara umum menembak dan senjata yang digunakan adalah produksi PT Pindad,” katanya. Produk senjata dalam negeri cukup baik, saat ini tinggal bagaimana ada keberpihakkan pemerintah dan pimpinan TNI pada produk senjata lokal. Kalau ada anggapan bahwa standar produk katakanlah nilai 75, tenyata setelah dinilai kemampuan dari Badan Usaha Industrasi Strategis (BUNIS) senjata dalam negeri baru dianggap 60.

Harus ada kesepakatan kedua belah pihak, baik TNI maupun BUNIS, untuk mempertemukan antara kebutuhan TNI dengan kesanggupan produksi dari BUNIS tersebut, sehingga produks senjata dalam negeri bisa menjadi tuan rumah dinegerinya. “Jadi antara TNI dan BUNIS akan saling membutuhan dan anggaran tidak terbebani oleh pembelian senjata yang dibeli dari luar negri,” katanya.

Padahal pengguna senjata dari BUNIS tersebut adalah TNI, tapi TNI masih saja mengimpor. “Kalau untuk jenis tertentu dan canggih, karena kita belum bisa membuat, tidak masalah kalau harus mengimpor,” katanya. Namun senjata yang telah ada di Indonesia, seharusnya tidak perlu impor, dan beli saja dari BUNIS yang ada didalam negeri sehingga ada keberpihakan pada industri strategis milik sendiri. (mf/toeb)