Pemerintah RI Dalam Posisi Netral

Minggu, 11 Juli 2010 , 04:35:00
JAKARTA –JPNN.COM- Pemerintah Republik Indonesia menempatkan diri dalam dalam posisi netral terkait rencana Australia menjadikan Timor Leste sebagai tempat bagi pencari suaka. Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa di sela-sela menerima kunjungan Menlu Meksiko, Patricia Espinosa, menyatakan pemerintah masih membaca kebijakan PM Julia Gillard tersebut secara umum. Artinya, belum ada komunikasi bilateral antara poros RI-Australia terkait rencana itu."Yang pasti kami tidak akan memrotes. RI belum melakukan apapun. Pemerintah baru mendengar pengumuman dari pemerintahan baru Australia beberapa hari lalu. Jadi belum perlu menanggapi hal itu," ujar Marty ketika ditemui di Kemenlu.

Marty menilai, Indonesia juga tidak berhak memaksakan pendapat kepada pemerintah Timor Leste. Mantan perwakilan khusus RI untuk PBB itu mengatakan, rencana membuat kawasan pemrosesan regional tersebut masih belum dirilis resmi oleh Australia. "Kami tidak tahu lokasi pemrosesan pencari suaka itu dibangun, dengan kata lain rencana ini masih sedang dimatangkan oleh Pemerintah Australia." ujar pria bernama panjang Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa tersebut.Dalam konteks diplomasi regional, Indonesia melihat kebijakan itu secara keseluruhan terkait apa yang sejatinya ada di balik rencana Australia tersebut. Karena itu, Marty, tidak ingin berkomentar sebelum tujuan dari kebijakan tersebut dijelaskan secara detail oleh pemerintah Australia. "Di saat yang bersamaan Indonesia dan Australia sangat konsisten dalam menghadapi masalah pengungsi atau pencari suaka," kata suami Sranya Bamrungphong tersebut.

Menurut Marty, kedua negara harus terus menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan negara asal dari pencari suaka tersebut. Dia mengatakan, Indonesia juga tidak merasa dilecehkan dalam konteks hubungan diplomasi. "Karena pemecahan masalah dalam lingkungan internasional seharusnya diselesaikan dengan pikiran yang jernih dan dialog konstruktif serta secara rasional," terangnya.

Juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah menambahkan, besar kemungkinan dalam waktu dekat Australia akan melakukan konsultasi secara komprehensif terkait isu tersebut. Karena pada 14 Juli mendatang, Menlu Australia Stephen Smith berencana untuk melakukan kunjungan bilateral ke Jakarta. "Agenda pastinya memang masih disusun, tapi tidak menutup kemungkinan isu yang paling baru juga akan menjadi topic dalam hal ini terkait Timor Leste tersebut," terang Faiza.Faiza membenarkan bahwa telah ada komunikasi awal antara kedua Menlu via telepon. Namun, materi yang dibahas dalam pembicaraan itu masih sangat premature dan belum bisa dijadikan pijakan bagi pemerintah RI untuk menentukan sikap terkait kebijakan Australia tersebut.

Di sisi lain, terkait solusi pencari suaka di poros regional Indonesia-Australia-Timor Leste pemerintah lebih mengedepankan forum Bali Process. Yakni forum diskusi regional yang memang fokus pada upaya mencari solusi problem pencari suaka. Selain Bali Process, Indonesia dan Australia juga menggunakan Piagam Lombok dalam pemecahan masalah pencari suaka tersebut. "Tetapi kami tegaskaan lagi bahwa pemerintah belum mengetahui detail dari kebijakan tersebut. Jadi kami merasa belum berhak memberikan pendapat. Indonesia mengharapkan masalah ini dapat dipecahkan dengan semangat regional kedua negara." Pungkas Faiza.

Di sisi lain, sebelum mencuatnya isu tersebut per 1 Februari silam Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso telah memerintahkan prajurit di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Australia memperketat penjagaan. Karena, lokasi di perbatasan antara Indonesia-Timor Leste dan Australia terdiri dari pulau-pulau yang membutuhkan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai sehingga harus mendapat penjagaan yang ketat.

Selain itu, Panglima TNI juga meminta jajaran TNI mengawal transisi demokrasi yang saat ini sedang berlangsung demi menjaga stabilitas nasional. "Karena selama 11 tahun reformasi, demokrasi di Indonesia masih dalam masa transisi, maka jajaran TNI harus turut ambil bagian untuk menyukseskan masa transisi tersebut." ujarnya ketika menyampaikan perintah tersebut. (zul)