Ada wacana elite-elite politik agar TNI/Polri diberi hak pilih pada pemilu yang akan datang. Ada yang setuju ada pula yang kontra. menurut saya jangan disamakan TNI/Polri dengan PNS. TNI/Polri boleh memegang senjata padahal PNS tidak boleh memegang senjata. Tugasnya memang jauh berbeda.
Umpamakan NKRI sebuah kolam yang besar penuh berisi air dan ikan, air adalah rakyat, ikan adalah TNI. Kalau negara dan rakyat Indonesia perlu hidup aman dan tentram jangan sekali-kali ikan itu dikotak-kotakkan; ada ikan kuning, merah, biru, hijau dan lain-lain. Ini akan berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Sebaiknya ikan itu putih saja semua.
Kalau nanti anggota TNI/Polri sudah pensiun menjadi purnawirawan tidak terikat lagi dengan sumpah prajurit, Sapta Marga dan Tri Berata, yang bersangkutan kembali menjadi rakyat biasa di sanalah yang bersangkutan diberi hak pilih dan dipilih. Mau memasuki organisasi sosial, politik sama haknya dengan warga negara lainnya.
Negara Indonesia masih termasuk negara sedang berkembang, belum termasuk negara maju. Kelak apabila sudah termasuk negara maju seluruh rakyat termasuk prajurit TNI/Polri sudah hidup sejahtera, baru kemungkinan apa yang diinginkan oleh para elite politik bisa dilaksanakan. Sekarang belum waktunya anggota TNI/Polri yang masih aktif diberikan hak pilih. TNI/Polri tetap profesional dan netral. Cukup punya tugas mengamankan kedaulatan NKRI. Termasuk seluruh rakyat Indonesia membantu ABRI sesuai pasal 30 UUD 1945.
I Made Rajin
Br. Babakan, Desa Sukawati Gianyar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar