Tolak Hak Pilih TNI, F-PDIP Kuatir Prajurit Baku Tembak

Senin, 05 Juli 2010, 15:28:05 WIB
Laporan: M Hendry Ginting
Jakarta, RMOL. Fraksi PDIP secara tegas menolak hak pilih TNI diberikan pada Pemilu 2014. Kalau dipaksakan, antara prajurit TNI dan kepolisian bisa saling berkelahi. Demikian ditegaskan Ketua Pokja Komisi I F-PDIP TB Hasanuddin kepada wartawan di gedung DPR, Senin (6/7).

Hasanuddin yang saat itu didampingi Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo, Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto, dan Theodorus Jacob Koekerits, menyatakan sebelum hak pilih itu diberikan harus dikaji secara mendalam tradisi di tubuh TNI misalnya. Prajurit TNI tidak bisa lepas dari budaya buruk masyarakat Indonesia yang kerap berkelahi antarkampung. Sebagai bagian dari masyarakat, budaya ini kata dia juga menjangkiti para prajurit TNI. Dia mencontohkan perkelahian antara prajurit TNI dengan kepolisian. Diakuinya, gesekan tersebut tidak diinginkan namun realitanya seperti itu.

"Kalau hak itu diberikan tidak tertutup kemungkinan antara prajurit TNI bisa berkelahi," kata dia. Jadi, Hasanuddin menambahkan, ada sejumlah parameter yang harus diperhatikan sebelum hak pilih itu diberikan. Pertama, apakah ada jaminan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berikutnya berlangsung aman. Sebab, beberapa kali Pilkada digelar, menurut dia, diwarnai kerusuhan. "TNI tidak memberikan hak pilihnya saja sudah rusuh, apalagi kalau diberikan," katanya.Kedua, mentalitas para prajurit TNI berbeda dengan para perwira berbeda.

Kalau hak pilih itu diberikan memang tidak masalah dengan para perwira. Tapi tidak demikian dengan para prajurit yang gampang emosional dan tidak bisa mengendalikan diri. Jadi harus ada jaminan dari Panglima TNI bahwa kalau hak pilih itu diberikan tidak terjadi gesekan antara para prajurit karena mereka punya pilihan politik masing-masing. Tapi Fraksi PDIP tidak percaya kalau persoalan itu bisa diselesaikan oleh Panglima TNI. "Atas dasar itu Fraksi PDIP menegaskan belum saatnya hak pilih itu diberikan," tegas Hasanuddin.[dry]