Sabtu, 15 Mei 2010

KEMHAN BAHAS PERAN TNI DAN POLRI DALAM MISI PERDAMAIAN

Jakarta, 14/5/2010 (Kominfo-Newsroom) – Kementerian Pertahanan RI akan membahas peningkatan peranan dari keberadaan pasukan TNI dan Polri dalam operasi pasukan penjaga perdamaian di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Kepala Biro Humas Kemenhan RI, Brigjen I Wayan Medio di Jakarta, Jumat (14/5), rencana tersebut terungkap ketika Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro menghadiri pertemuan bilateral dengan para petinggi PBB di Markas Besar PBB, New York, AS, pada 12-13 Mei 2010. Pertemuan itu dihadiri oleh setingkat under secretary general (USG), yaitu USG For Peacekeeping Operation (PKO), USG For Field Support dan USG For Humanitarian Affairs beserta staf. Purnomo juga didampingi oleh pejabat dari beberapa instansi pemerintah.

Wayan mengatakan, pertemuan bilateral dengan sejumlah petinggi USG itu merupakan tindak lanjut dari workshop “The Role of the United Nations in Multidimensional Peacekeeping Operations and Post-Conflict Peacebuilding, Towards and Asean Perspective” yang diselenggarakan di Jakarta bulan Maret 2010. Menurut Wayan, ada beberapa topik yang menyangkut peningkatan peranan Indonesia di PBB yang dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, di antaranya peningkatan partisipasi indonesia dalam multidimensional peacekeeping operation, baik secara kualitas maupun kuantitas, menjajaki kerja sama yang dapat dilakukan terkait inisiatif indonesia yang ingin mendorong pendirian ASEAN Peacekeeping Center. Terkait dengan hal itu Menhan menjelaskan tentang pendirian Peacekeeping Center atau pusat pelatihan pasukan TNI yang akan terlibat dalam PKO, yang akan dibangun di daerah Sentul, Bogor, Indonesia, yang bertujuan untuk penyiapan pasukan PKO untuk PBB dengan standar internasional.

“Termasuk pembentukan pasukan Standby Force untuk menangani masalah desester realief atau bencana alam. Diharapkan Peacekeeping Centre tersebut akan menjadi pusat pelatihan bagi pasukan PKO yang berasal dari negara-negara ASEAN,” katanya. Sedangkan persoalan lain yang dikemukakan Menhan adalah peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemitraan antara PBB dan Industri pertahanan Indonesia.
“Selain itu, Menhan juga menyampaikan kepada jajaran USG for Field Support perihal rencana pengembangan industri pertahanan Indonesia untuk memproduksi alutsista dan peralatan non-alutsista,” katanya. Dikemukakan, rencana pengembangan tersebut dilaksanakan guna mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista dan non-alutsista di Indonesia, negara-negara yang ada di ASEAN dan negara berkembang, serta negara maju sekalipun. “Dalam konteks ini, Indonesia fokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui pembangunan industri pertahanan nasional,” katanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog